Tag Archives: korupsi

Understanding the Political Corruption in Thailand

FridaySAYA MENCOBA MEMAHAMI korupsi politik yang ada di negara-negara dunia. Kali ini saya mulai dengan Thailand sebagai salah satu dari negara yang tak luput dari peliknya masalah korupsi.

Dalam papernya, Clark D Neher menemukan bahwa korupsi di Thailand sejalan dengan dua preposisi yakni adanya dorongan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan akibat adanya harapan peran orang lain dan orientasi terhadap perannya sendiri.

Naher menjelaskannya melalui studi kasus dalam bagan berikut.

Corruption in a Thai Province

Official A merupakan salah satu pemegang jabatan birokrasi utama di provinsi yang tugasnya bertanggung jawab mengalokasikan barang pertanian (misalnya, pupuk, mesin, insektisida) kepada petani, menyediakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok petani dan bertanggungjawab dalam melakukan negosiasi kontrak dengan pemasok bahan pertanian dan dengan perusahaan transportasi lokal untuk mendistribusikan persediaan tersebut. Untuk mempermudah distribusi, ia berhubungan dengan birokrasi formal dan jaringan informal di masyarakat. Dalam kenyataannya, Official A menggunakan posisinya untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang-orang tertentu di masing-masing kelompok formal dan informal. Di dalam bagan ditunjukkan bahwa sepertiga dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Official A terlibat dalam perilaku korup. Termasuk saat Official A menerima suap dari perusahaan transportasi dan perusahaan peralatan pertanian untuk memastikan kontrak-kontrak besar dari pemerintah.

Naher menyebutnya sebagai konsekuensi dari hubungan patron-client (hubungan pertukaran peran).

Dalam proses interaksi, sebagian besar orang berusaha untuk memaksimalkan tercapainya imbalan tertentu (nilai positif) dan meminimalkan biaya tertentu (nilai negatif). Ketika individu berinteraksi secara berulang dari waktu ke waktu—misalnya seperti dalam birokrasi— maka akan terjadi hubungan pertukaran berkelanjutan yang menghasilkan nilai-nilai bersama dan harapan terhadap peran yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya interaksi terus menerus.

Karena orang cenderung mengulangi pengalaman yang memuaskan dan cenderung menghentikan pengalaman dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, sebagian orang berusaha untuk menyesuaikan nilai-nilai dan orientasi peran mereka. Hubungan pertukaran ini menentukan batas-batas aktivitas politik dan menyediakan ruang bagi interaksi norma-norma politik. Di Thailand, norma menghormati otoritas dalam hubungan hierarkis termasuk dari budaya politik. Norma ini secara struktural diwujudkan dalam jaringan hubungan atas-bawah (patron-client) di dalam masyarakat Thailand.

Continue reading

Zero Rupee Note, How Civil Society Promote Transparency Using Technology

IMG_20170505_195650_995“Access to information helps citizens hold their own governments accountable, generates new ideas, encourages creativity and entrepreneurship.” —Secretary of State Hillary Rodham Clinton

Saat ini, diskusi mengenai civil society atau masyarakat sipil telah menjadi semakin populer tidak hanya di bidang politik atau bisnis tetapi juga media populer, terutama di media internet. Sekarang ada banyak organisasi yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan suaranya (give a voice to the voiceless). Ada banyak definisi yang diajukan, tetapi intinya civil society atau masyarakat sipil adalah hasil dari individu di luar keluarga, negara atau perdagangan yang datang bersama-sama dari berbagai lintas negara dan budaya untuk mencapai tujuan bersama (Sarinath). Continue reading

Peluncuran Buku Sosiologi Korupsi, Fisip UI: Pendekatan Baru dalam Memahami Korupsi

C360_2015-03-05-20-01-08-286

“DI SAAT negeri ini penuh polemik korupsi, buku ini seperti menjadi obat bagi negeri ini”, begitulah kiranya Dr. Arie Setiabudi Soesilo, Msc selaku dekan Fisip UI dikala memberikan sambutan. Hari ini Kamis, 3 Maret 2015, pasangan akademisi Prof.Dr.der.Soz. Rochman Achwan. dan Dr.Muthia Ganie-Rochman, PhD resmi meluncurkan buku Sosiologi Korupsi yang digelar di Auditorium Djuwono Soedarsono, Fisip UI. Continue reading

Dibalik nama PNS

Sebelum mengikuti ujian SNMPTN tahap kedua yaitu kemampuan IPS, saya menyempatkan diri untuk mendengarkan siaran berita uptodate yang disajikan oleh penyiar televisi. Karena ujiannya dilangsungkan pukul 10:00 maka saya memanfaatkan jam-jam sebelumnya untuk menambah wawasan.

Berita yang menarik menurut saya adalah berita yang menyinggung kinerja PNS yang acapkali disebut-sebut erat kaitannya dengan korupsi dan sarang koruptor. Siaran berita dari stasiun Trans-7 itu meng-ekspose masyarakat PNS yang mangkir di jam kerja. Disaat jam kerja sudah aktif, pekerja yang berstatus PNS itu justru tidak berada di kantor akan tetapi justru masih asyik dengan kesibukan pribadinya. Dan lagi, bagi PNS yang melayani publik ternyata tidak datang ke kantor tepat waktu, akibatnya banyak masyarakat terlantar kepentingannya. Di berita itu disebutkan juga nilai nominal gaji para PNS mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tak heran jika PNS seenaknya saja masuk kantor, selain mendapat gaji besar dan tetap, mereka masih mendapatkan berbagai macam tunjangan.

Tak hanya saya jumpai di berita pagi ini. Pengalaman saya di kantor kelurahan itu pun sudah membuktikan bahwa berita ini benar. Seperti yang tertulis di papan informasi dan yang diberitakan di TV, pembuatan KTP (sebelum e-KTP) berstatus gratis bagi setiap warga. Namun faktanya surat pengantar dari RT, RW dan sampai pula di kelurahan statusnya harus bayar. Alasannya sebagai ganti fotokopi. Memangnya fotokopi 1 lembar sampai 10 ribu?

Berkaitan erat dengan korupsi, menurut saya itu adalah pernyataan yang tepat. Bukankah terlambat masuk meskipun hanya 10 menit itu juga korupsi. Berawal dari mentoleransi keterlambatan 1 kali akhirnya mentoleransi keterlambatan dalam jumlah besar. Berawal dari menyepelekan uang seribuan akhirnya menghalalkan uang jutaan yang bukan menjadi hak miliknya.

Zona aman seperti PNS hanya akan dipilih oleh orang-orang yang ingin aman. Namun sudah selayaknya aman disini tidak disalahgunakan untuk aman dari kepentingan pribadi. Siap menjadi abdi negara berarti siap mendedikasikan diri untuk negara dan masyarakat dan siap menomorduakan kepentingan pribadi diatas kepentingan publik. Pola pikir menjadi PNS sama dengan hidup enak dan cepat kaya merupakan pola pikir yang beredar luas saat ini. Tak diragukan lagi banyak yang ingin menjadi PNS hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang berujung korupsi. Sangat disayangkan jika hal ini mendarah daging sampai ke generasi penerus kita.

Sudah saatnya menjadi pola pikir ”Menjadi PNS adalah untuk mengabdi pada bangsa dan negara, siap mendedikasikan diri dan siap menomorduakan kepentingan pribadi”. Anda siap?