Understanding the Political Corruption in Thailand

FridaySAYA MENCOBA MEMAHAMI korupsi politik yang ada di negara-negara dunia. Kali ini saya mulai dengan Thailand sebagai salah satu dari negara yang tak luput dari peliknya masalah korupsi.

Dalam papernya, Clark D Neher menemukan bahwa korupsi di Thailand sejalan dengan dua preposisi yakni adanya dorongan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan akibat adanya harapan peran orang lain dan orientasi terhadap perannya sendiri.

Naher menjelaskannya melalui studi kasus dalam bagan berikut.

Corruption in a Thai Province

Official A merupakan salah satu pemegang jabatan birokrasi utama di provinsi yang tugasnya bertanggung jawab mengalokasikan barang pertanian (misalnya, pupuk, mesin, insektisida) kepada petani, menyediakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok petani dan bertanggungjawab dalam melakukan negosiasi kontrak dengan pemasok bahan pertanian dan dengan perusahaan transportasi lokal untuk mendistribusikan persediaan tersebut. Untuk mempermudah distribusi, ia berhubungan dengan birokrasi formal dan jaringan informal di masyarakat. Dalam kenyataannya, Official A menggunakan posisinya untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang-orang tertentu di masing-masing kelompok formal dan informal. Di dalam bagan ditunjukkan bahwa sepertiga dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Official A terlibat dalam perilaku korup. Termasuk saat Official A menerima suap dari perusahaan transportasi dan perusahaan peralatan pertanian untuk memastikan kontrak-kontrak besar dari pemerintah.

Naher menyebutnya sebagai konsekuensi dari hubungan patron-client (hubungan pertukaran peran).

Dalam proses interaksi, sebagian besar orang berusaha untuk memaksimalkan tercapainya imbalan tertentu (nilai positif) dan meminimalkan biaya tertentu (nilai negatif). Ketika individu berinteraksi secara berulang dari waktu ke waktu—misalnya seperti dalam birokrasi— maka akan terjadi hubungan pertukaran berkelanjutan yang menghasilkan nilai-nilai bersama dan harapan terhadap peran yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya interaksi terus menerus.

Karena orang cenderung mengulangi pengalaman yang memuaskan dan cenderung menghentikan pengalaman dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, sebagian orang berusaha untuk menyesuaikan nilai-nilai dan orientasi peran mereka. Hubungan pertukaran ini menentukan batas-batas aktivitas politik dan menyediakan ruang bagi interaksi norma-norma politik. Di Thailand, norma menghormati otoritas dalam hubungan hierarkis termasuk dari budaya politik. Norma ini secara struktural diwujudkan dalam jaringan hubungan atas-bawah (patron-client) di dalam masyarakat Thailand.

Dalam struktur masyarakat yang hanya memiliki beberapa struktur yang dilembagakan dan dibedakan berdasarkan fungsi tertentu, hubungan patron-client menjadi perantara antara pejabat, warga negara dan organisasi yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya. Orang-orang dalam posisi superior (patron) membutuhkan sumber daya untuk melindungi dan memberikan bantuan bagi mereka yang statusnya lebih inferior (client) sehingga mereka dapat mempertahankan loyalitas bawahannya. Hubungan ini terus ada, terutama karena mereka dianggap oleh orang-orang di berbagai tingkat hierarki sebagai struktur yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dari sinilah, hubungan yang terjadi antara pejabat dalam birokrasi formal dengan jaringan informal memfasilitasi terjadinya tindakan korupsi.

Konsep peran sangat penting untuk memahami hubungan patron-klien. Peran politik terdiri dari pola perilaku yang diharapkan bagi orang-orang yang memegang posisi tertentu di masyarakat. Orientasi peran di kalangan elit dan hubungan antara peran dan perilaku politik sangat signifikan di Thailand yaitu ketika sekelompok kecil orang pengambil keputusan terlihat menonjol dalam urusan politik.

Mempelajari orientasi peran dari kelompok elit dalam kasus ini akan sangat membantu dalam memahami bagaimana sumber daya dialokasikan dalam sistem dengan cara memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya bagi peserta dalam proses politik. Saya jadi penasaran, bagaimana dengan korupsi yang terjadi di negara-negara lain. Apakah hubungan patron-client ini masih relevan di dalam menjelaskan fenomena korupsi?

©Tina Latief

Tulisan ini disarikan dari:
Neher, Clark D. (1977). Political Corruption in a Thai Province. The Journal of Developing Areas,Vol. 11, No. 4

One thought on “Understanding the Political Corruption in Thailand

  1. Raaifa

    Yang umum terjadi semua tidak lepas dari 3 penyebab, baik itu di thailand , indonesia, atau dimanapun juga. Seperti om Cressy pernah bilang, kalau korupsi itu (fraud di pemerintahan) didasari tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Sementara dua preposisi yakni adanya dorongan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan akibat adanya harapan peran orang lain, serta orientasi terhadap perannya sendiri masuk dalam wilayah rasionalisasi.. Sedangkan hubungan patron-client, sepertinya saya musti belajar lagi nih untuk memahaminya.. D

    Like

    Reply

Any comments? just post!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s